Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengharapkan KTT G-20 di Bali menjadi momentum untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau di negara-negara yang tergabung dalam G-20. Sebab, komitmen menjaga kelestarian sumber daya alam harus diterapkan terutama saat dunia kini sedang menghadapi krisis global.

“Selama ini, komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan masih sangat lemah. Sehingga, kita khawatir sistem ekonomi selama ini akan berdampak pada kerusakan sistem lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pembuangan limbah ke media lingkungan dan lain-lain,” ucap Johan dalam rilis tertulisnya kepada Parlementaria, Rabu (16/11/2022).

Menanggapi pernyataan pemerintah yang ingin menjadikan momentum Presidensi G-20 sebagai transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu ingin setiap negara berupaya berkomitmen menerapkan ekonomi hijau secara konsisten demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam terutama pada aspek lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Johan melihat komitmen ekonomi hijau perlu dimunculkan pada momentum KTT G-20, karena itu dikotomi antara kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri. Selain itu, menurutnya, pemerintah mesti menyadari bahwa paradigma ekonomi hijau adalah respon atas fenomena perubahan iklim global dan permasalahan lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia,

“Di negara kita banyak permasalahan lingkungan di antaranya laju deforestasi yang tinggi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, kebakaran hutan, persoalan sampah dan limbah yang mencemari daratan dan lautan kita” urai Johan.

Ia pun menegaskan pandangannya, sebagai evaluasi bagi pemerintah, bahwa pada masa mendatang protokol kelestarian lingkungan harus menjadi platform pembangunan nasional. Oleh sebab itu, paradigma pembangunan yang pro lingkungan (environment) harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

“Sebagai warga negara, harapan kita terhadap pelaksanaan presidensi G-20 adalah agar Indonesia sebagai tuan rumah dapat memberi sedikit penekanan pada semua negara G-20 untuk berkontribusi terjaganya kelestarian hutan dan lingkungan Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan” tutur Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat I itu.

Jika diabaikan, dirinya memperingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang abai pada konsep ekonomi berkelanjutan pasti akan merugikan semua pihak. Salah satu yang paling terdampak adalah nelayan dan petani sebagai kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan pembangunan.

“Saya mendorong pertemuan internasional seperti G-20 di Bali ini menjadi momen strategis agar masalah lingkungan menjadi komitmen semua negara dan tercipta tatanan Kerjasama untuk kepentingan kehidupan generasi mendatang” tutup Johan. (ts/rdn)